Rabu, Desember 6Suara Rakyat News
Shadow

Tag: PNS

Kasus Perumahan PNS Sarolangun Terus Berlanjut, 100 Unit Rumah Tahap Tiga 2013 Diduga Fiktip

Kasus Perumahan PNS Sarolangun Terus Berlanjut, 100 Unit Rumah Tahap Tiga 2013 Diduga Fiktip

HUKUM & KRIMINALITAS
SAROLANGUN-Suararakyatnews.com, Hakim Ketua persidangan kasus perkara pembangunan perumahan PNS pada Pengadilan Tipikor Jambi, Jumat (2/11/2018)  pagi, mengunjungi Kabupaten Sarolangun, agendanya adalah sidang tinjauan lokasi pembangunan perumahan PNS yang kasusnya menyeret berberapa orang  mantan pejabat teras di Kabupaten Sarolangun termasuk mantan Bupati Sarolangun, HM Madel. Pengecekan Lokasi perumahan PNS yang berada di Kelurahan Sarkam, Gunung Kembang, dipimpin langsung Hakim Ketua Edi Pramono, Kuasa Hukum Madel Zul Armain Aziz beserta rombongan dari Pengadilan Tipikor Jambi.  "Ini kita melakukan pengecekan lokasi pembangunan perumahan PNS berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa, untuk meyakinkan lagi maka kita lihat faktanya, terutama yang dikataka...
Kasus Perumahan PNS Sarolangun Terus Berlanjut, 100 Unit Rumah Tahap Tiga 2013 Diduga Fiktip

Kasus Perumahan PNS Sarolangun Terus Berlanjut, 100 Unit Rumah Tahap Tiga 2013 Diduga Fiktip

HUKUM & KRIMINALITAS
SAROLANGUN-Suararakyatnews.com, Hakim Ketua persidangan kasus perkara pembangunan perumahan PNS pada Pengadilan Tipikor Jambi, Jumat (2/11/2018)  pagi, mengunjungi Kabupaten Sarolangun, agendanya adalah sidang tinjauan lokasi pembangunan perumahan PNS yang kasusnya menyeret berberapa orang  mantan pejabat teras di Kabupaten Sarolangun termasuk mantan Bupati Sarolangun, HM Madel. Pengecekan Lokasi perumahan PNS yang berada di Kelurahan Sarkam, Gunung Kembang, dipimpin langsung Hakim Ketua Edi Pramono, Kuasa Hukum Madel Zul Armain Aziz beserta rombongan dari Pengadilan Tipikor Jambi.  "Ini kita melakukan pengecekan lokasi pembangunan perumahan PNS berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa, untuk meyakinkan lagi maka kita lihat faktanya, terutama yang dikataka...
Desember 2018, Sebanyak 2.357 PNS Korup Segera Dipecat

Desember 2018, Sebanyak 2.357 PNS Korup Segera Dipecat

HUKUM & KRIMINALITAS
JAKARTA-Suararakyatnews.com, Pemerintah memberikan waktu hingga akhir tahun 2018 agar ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti korupsi dan putusannya inkrah diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat. Total dari PNS yang terlibat korup dari data BKN ada 2.357 orang. Pemberhentian tidak hormat atas ribuan PNS itu termaktub dalam surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. "Pelaksanaan keputusan bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018," ucap Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018). SKB itu mer...
Oknum PNS Halangi Wartawan Menjalankan Tugas Jurnalistik

Oknum PNS Halangi Wartawan Menjalankan Tugas Jurnalistik

HUKUM & KRIMINALITAS
SUMUT-Suararakyatnews.com, Kembali lagi salah seorang Ok num  PNS di Asahan menghambat tugas Jurnalis. Nasruddin salah seorang Oknum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dinilai arogan. Pejabat Pemkab Asahan yang diketahui sebagai Penyidik PNS itu, menghalang-halangi wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Susilawadi salah seorang wartawan media online, saat meliput kegiatan Satpol PP membagikan selebaran kepada para pedagang kaki lima (PKL) di jalan Sutomo Kisaran, dihalangi olek oknum PNS tersebut,Jumat (12/1/2018) sekitar pukul 09.00WIB. “Padahal saya sudah menunjukkan surat tugas saya. Tapi, Si Nasruddin merampas, dan meremukkan SK saya. Apakah itu sifat seorang PNS,” kata Susilawadi kepada sejumlah wartawan. Susilawadi mengungkapkan, saat itu dirinya sedang mewawancarai...
Lagi-Lagi PNS dan Honorer Terjaring Razia Sat Pol PP

Lagi-Lagi PNS dan Honorer Terjaring Razia Sat Pol PP

HUKUM & KRIMINALITAS
SAROLANGUN-Suararakyatnews.com (28/11), Sat Pol PP, Dinas Ekpetorat dan BKPD mengadakan razia rutin untuk Pegawai Negri Sipil dan Honorer seKabupaten Sarolangun guna menertibkan rutinitas kerja di pagi hari, banyaknya PNS dan honorer keluar Kantor tanpa ada surat izin dari Dinas masing-masing Instansi. Menurut penjelasan Hasan Basri Kasi Pol PP menegaskan kami mengadakan raziah khusus Kepegawaian PNS dan Honorer di Kabupaten Kota Sarolangun, masih banyak yang melakukan pelanggaran kedisiplinan, sempat terjaring 63 Pegawai PNS dan Honorer keluar dari Kantor yang tidak menggunakan surat izin keluar guna ada kepentingan lain di jam kerja. Saat diadakan razia kedisiplinan ini masih banyak Pegawai Negeri dan Honorer mencari alasan untuk bisa lepas dari razia ini, mungkin ini menjadi kebiasa...
PNS Pukul PNS, Korban Lapor Polisi

PNS Pukul PNS, Korban Lapor Polisi

HUKUM & KRIMINALITAS
SAROLANGUN –Suararakyatnews, Berdasarkan Laporan Polisi : LP/B-138X/2017/SPKT/RES SRL atas nama pelapor Bastari alias Ibas yang diduga menjadi korban pemukulan oleh Ahmad Yani didalam ruang tamu rumah milik mertuanya di Desa Bernai Kecamatan Sarolangun pada Senin (30/10) sekitar pukul 18.30 wib, menurut keterangan Bastari, peristiwa pemukulan dirinya dilakukan oleh Ahmad Yani terjadi pada saat ia sedang bercerita bersama pihak keluarganya, tiba-tiba Ahmad Yani datang ke rumah menggunakan sepeda motor. “Setelah motor diparkir, dia (Ahmad Yani, red) langsung masuk rumah tanpa mengucap salam, waktu didalam ruangan dia langsung nanya dengan nada tinggi, mana Bas mana Bas?,” Melihat gelagatnya sudah lain, aku pun berdiri dan menjawab “ngapo nyari aku?”. “Nah saat itu Ahmad Yani langsung meng...
Guru dan Bidan “Tak Perlu” Jadi PNS, Tapi Cukup Jadi Pegawai ini…

Guru dan Bidan “Tak Perlu” Jadi PNS, Tapi Cukup Jadi Pegawai ini…

WAHANA
JAKARTA-Suararakyatnews. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengusulkan agar guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS, tapi cukup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).   Ada 3 hal utama yang menjadi pertimbangan sehingga wacana tersebut dilontarkan. Menurutnya, banyak guru/bidan yang mengajukan pindah ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS/PNS. Di pihak lain, perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan/kesehatan. “Selain itu untuk menghindari terulangnya fenomena adanya beberapa Kepala Daerah yang menolak CPNS formasi Guru Garis Depan (GGD) seperti saat ini,” ujar Bima dikutip dari laman Kemenpan, Sabtu (22/7/2017). (Net)
Seklur Satu Tahun Tidak Ngantor

Seklur Satu Tahun Tidak Ngantor

WAHANA
SAROLANGUN-suararakyatnews Lurah kelurahan Aur Gading Zainal Muttakin,S.ST saat di Temui Suararakyatnews (11/1/2017). Menceritakan perihal kelakuan jajarannya yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas sebagai PNS Pelayan Masyarakat dibuat galau oleh prilaku Kinerja Sektretaris Didi Sunardi, SE Sudah 1 (satu) tahun tidak pernah ngantor terhitung semenjak Januari 2016 hingga sekarang tidak pernah ada kabar dan beritanya, namun tetap menerima gaji sebagai haknya, sangat disayang tidak diimbangi dengan kewajibannya sebagai PNS, katanya Lanjutnya, “sebagai Lurah saya sudah melaporkan pertama kepada atasan saya yaitu Camat Sarolangun, yang kedua kepada BKD, dan yang terakhir langsung kepada Bupati Kab. Sarolangun namun sampai saat ini belum ada tindakan”, terusnya “pada saat reses dengan...
Adventure Trail “PNS Sarolangun” Jelajahi Air Terjun Talun Jernih

Adventure Trail “PNS Sarolangun” Jelajahi Air Terjun Talun Jernih

WAHANA
Suararakyatnews.com-SAROLANGUN Sabtu (30/12) Wisata Adventure Trail “PNS” Jelajahi Air Terjun talun jernih. yang berlokasi di Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provisi Jambi. Tidak heran, dengan hobi berkendara Motor Trail pasti akan tertantang dengan sesuatu hal yang baru, seperti Adventure Trail PNS yang ada di Kabupaten Sarolangun. Adventure Trail PNS adalah bentuk/kumpulan/komunitas Offroader Roda Dua, tidak seperti motor roda dua seperti umumnya, tapi memang di modifikasi khusus untuk medan yang terjal dan berlumpur. Sabtu Siang Ahir Tahun 2016  di manfaat para pecinta adventure PNS dari Kabupaten Sarolangun yang beranggota delapan orang yang terdiri dari (Camat Air Hitam Suryadi, S.Pt), (Nopriadi Kabak ULP) (Edy Kusmiran Kakan KesBanpol Sarolangun) (Arbain, S...
BKP2D Tegaskan PNS Wajib Netral Pada Pilkada 2017

BKP2D Tegaskan PNS Wajib Netral Pada Pilkada 2017

DAERAH
Suararakyatnews.com-SAROLANGUN Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKP2D) Sarolangun telah membuat Surat Edaran bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengabdi di Lingkup kerja Kabupaten Sarolangun. Agar tetap menjaga netralitasnya selama masa kampanye hingga Pemilihan Calon Kepala Daerah 15 Februari 2017 mendatang. Hal ini ditegaskan oleh Kepala BKP2D Sarolangun, Sudirman saat ditemui kemarin "Kita sudah membuat Surat Edaran yang bersifat wajib agar PNS tetap netral selama Pilkada Sarolangun 2017," ujar Sudirman. Surat edaran tersebut lanjut Sudirman, juga ditembuskan kepada instansi-instansi terkait. Seperti KPUD Sarolangun, dan juga Panwaslu. ”Ya tentu mereka (KPUD dan Panwas) juga harus mengetahui surat edaran itu. Agar mereka tidak ragu-ragu dalam mela...
/* */