HUKUM & KRIMINALITAS

Diduga “Uang Ketok” Untuk Anggota Dewan dari Dinas PUPR Berasal dari Pihak Rekanan

67
×

Diduga “Uang Ketok” Untuk Anggota Dewan dari Dinas PUPR Berasal dari Pihak Rekanan

Sebarkan artikel ini
Page Visited: 506
0 0
Read Time:2 Minute, 26 Second

JAKARTA-Suararakyatnews.com, 

Menurut alur kronologis yang disampaikan KPK yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jambi pada Selasa (28/11/2017) Uang Suap yang diberikan Asisten III Pemprov Jambi ke Anggota DPRD Jambi diduga berasal dari H.Arfan Plt Kadis PUPR Pemprov Jambi yang di kumpul dari pihak rekanan Dinas PUPR. Uang yamg mencapai Milyaran Rupiah tersebut selanjutnya diberikan kepada H.Saifuddin yang menjabat Asisten III Prov Jambi untuk dibagi-bagikan kepada Anggota DPRD agar mau hadir dalam rapat pengesahan Rancangan APBD Jambi 2018.


“Untuk memuluskan hal tersebut, dilakukan pencarian uang yang disebut sebagai ‘uang ketok’. Pencarian dilakukan pada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi rekanan Pemprov Jambi,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jaksel, Rabu (29/11/2017).

Kemudian pada Selasa (28/11) pagi, anak buah Plt Kadis PU Jambi Arfan memberikan uang kepada Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifuddin Rp 3 Milyar. Dari uang tersebut, Saifuddin memberikannya kepada beberapa Anggota DPRD Jambi, salah satunya Supriono dengan total Rp 1,7 milyar.

Ada tiga kali pemberian, yakni Rp 700 juta, Rp 600 juta, dan Rp 400 juta. KPK kemudian menangkap Saifuddin dan sopir Supriono.


KPK menetapkan tersangka penerima suap, yakni Anggota DPRD Jambi, Supriono. Supriono dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.


Sedangkan pihak pemberi yang menjadi tersangka adalah Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PU Arfan, dan Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifuddin, ketiganya dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.” Terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan
Terpisah Aang Kunaepi kordinator LSM PKPD mengungkapkan rasa prihatinnya atas perilaku oknum Anggota DPRD Provinsi Jambi yang telah memperjual belikan jabatan dengan dengan dalil Uang Ketok Palu sebagai imbalan pengesahan Anggaran APBD 2018 yang yang realisasinya untuk kebutuhan Rakyat Jambi.

“Sayo sangat Prihatin Melihat Perilaku “Para Oknum” DPRD kito, kalu setiap Pembahasan anggaran mereka minta jaso ketok palu atau lazim disebut upah Pikul, artinyo mereka yang sudah dipilih rakyat itu dak iklas memperjuangkan kepentingan rakyat padohal mereka sudah di gaji, dikasih Tunjangan, diberi fasilitas, hampir separo kebutuhan mereka ditanggung oleh Negara, seharusnyo mereka besinergi dengan Pamerintah Daerah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.” Ungkapnya di Jambi pada Kamis (30/11/2017)

Bahkan Ia juga mengkritisi kinerja pihak dinas dan rekanan yang diduga terlibat memberi dan penerima hadiah. “Terkait dugaan pemberian “komitmen fee” oleh pihak rekanan kepado Dinas atau pun Dewan dari Mano menutupinyo, Sementaro aturan resmi rekanan cuma dapat keuntungan sekitar 10% dari pagu kegiatan, pertanyaan sayo sebagai elemen Masyarakat, apokah pihak rekanan hanya kerjo bakti bae, tanpa mencari keutungan? kalu menutupi Komitmen fee dari item kegiatan dampaknyo adolah Quality dan Quantity kegiatan yang dilaksanahkan. Harapan sayo kepado pemegang kuaso, berhentilah melakukan praktek tidak sehat dalam penyerapan anggaran.” tegasnya.(*Red)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Advertisements
Advertisements

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Press Release Unit IV PPA,Kembali Ungkap Kasus Tindak Pidana Persetubuhan,Tim FRN Batanghari Sangat Apresiasi BATANGHARI- Sat Reskrim Polres Batanghari melaksanakan Press Release terkait Tindak Pidana setiap orang dilarang melakukan kekerasan, Ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat 3 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Press Release disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Batanghari AKP Husni Abda,S.I.K.,M.H beserta Kanit IV PPA IPDA Sianturi yang digelar di ruang kerja Kasat Reskrim Polres Batanghari, Selasa (16/07/2024). Dijelaskan Kasat Reskrim AKP Husni Abda dalam Press Release nya,” sosok tersangka berinisial MS (41) telah melakukan aksi bejatnya sejak dari Bunga (nama samaran) menginjak kelas enam (6) Sekolah Dasar (SD) di Tahun 2021. Sedangkan tempat kejadian berada dikamar Korban atau rumah tersangka MS tepatnya di Kelurahan Pasar Baru,” ungkap AKP Husni. AKP Husni juga memaparkan kronologis singkat kejadian dari keterangan laporan korban,“ tersangka MS melakukan aksi bejat terhadap anaknya ini dalam keadaan rumah lagi sepi bahkan sering juga dilakukannya pada siang hari. Korban Bunga juga menceritakan tersangka melakukan dengan cara membujuk serta memberikan iming-iming uang setiap akan melakukan persetubuhan, juga mengancam akan berhentikan sekolah dan kalau terjadi apa-apa jangan minta tolong ke ayah (tersangka) terang dalam pengakuan korban,” papar Husni. Selanjutnya,” perbuatan bejat pelaku tercium pihak kepolisian, setelah mendapatkan laporan dari korban Bunga (nama samaran) pada Rabu 10 Juli 2024 lalu dan pada hari selanjutnya Kamis 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Unit IV PPA yang di-backup Unit Buser Sat Reskrim Polres Batanghari langsung mendapatkan informasi bahwa tersangka berada di Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian,” ungkap AKP Husni. “ setelah itu Personil berhasil menemukan tersangka dan lakukan upaya paksa untuk dibawa ke Mapolres Batanghari guna untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tandasnya. Menurut Opini penulis dari kejadian yang berkali-kali pada beberapa tahun belakangan ini angka kriminalitas kasus Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan sangat tinggi, maka bukan hanya peran Polri saja yang harus selalu aktif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, perlu juga peran penting dari Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak serta peran para Alim Ulama agar bisa langsung mengatasi tindak kekerasan terhadap anak serta agar bisa menjaga hak-hak perempuan, ini adalah sebuah tantangan besar untuk kita semua demi untuk melindungi hak mereka. Dedi Ketua Satgas FRN (Fast Respon Nusantara)Tim Counter Opinion Polri di Kab.Batanghari, Sangat Ber Apresiasi terhadap Sat Reskrim Polres Batanghari,yang telah Banyak Mengungkap Kasus di wilayah Kabupaten Batanghari, Semoga Sat Reskrim Polres Batanghari Semakin jaya, Polri Presisi,Bravo Polres Batanghari,(tim)

BATANGHARI, Suararakyatnews.com, Sat Reskrim Polres Batanghari melaksanakan Press…

/* */