0
0
MURATARA-Suararakyatnews.com,
Proyek Pembangunan Dam Parit di persawahan samping SMA Negeri Muara Kulam, yang berada di Kelurahan Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), terkesan asal-asalan.
Hal ini disebabkan minimnya pengawasan dari instansi terkait, khususnya dari pihak PPTK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Kabupaten Muratara. Kelalaian tersebut sepertinya dimanfaatkan oleh oknum kontraktor yang mengerjakan Proyek Dam Parit tidak sesuai dengan spek gambar yang telah ditentukan.
Akibatnya berdampak pada mutu bangunan yang dikerjakan tidak sesuai harapan, yang berdampak pada kerugian keuangan Negara, dan memberikan keuntungan besar kepada oknum kontraktor.
Pantauan dilapangan, pada kegiatan proyek Dam Parit itu tidak ditemukan Papan Plang Proyek yang semestinya terpasang dilokasi kegiatan Pembangunan Dam tersebut.
Sebagaimana diungkapkan oleh Daud, warga setempat yang berladang di sekitar lokasi bangunan menuturkan, proses pengerjan bangunan dam parit tersebut memang asal-asalan.
“Awak nyinguk langsung rombongan tukang tu begawe, basing tumpok-tumpok bae batu e samo semen nyi itu dan dak disusun dengan rapi, waktunyo ngecor pakai semen tu dak katek besi, terus papan proyeknyo jugo dak katek,” ungkap Daud.
Saat ditanya terkait nilai proyek, Daud mengaku tidak mengetahui secara pasti. “Kabar-kabarnyo dana e sikitar 400 jutaan lebih. Tapi kalu menurut kami Masyarakat, dana ratusan juta itu mubazir kalu bangunannyo macam ini,” tambahnya.
Menurut Daud, percuma ada pembangunan dengan nilai ratusan juta bahkan hingga miliaran, jika minim pengawasan, maka bangunan yang dikerjakan tidak akan berkualitas.
“Kami masyarakat agak khawatir dengan mutu bagunannyo, kareno takut gek belum sampai setahun lah rusak, cak mano nak nikmati bagunan dari pemerintah kalau bagunan yang ado be dibagun macam ini, pakai tempel-tempel be semennyo,” imbuh Daud.
Sementara, Kepala Dinas PU-PR Muratara, Julius Wahyudi, melalui PPTK Endang menjelaskan, Proyek Dam Parit itu belum dibayar sepenuhnya, pihak kontraktor baru mengambil uang muka.
Sehingga, apabila nantinya proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi, maka kata Endang, pihaknya tidak akan membayar sisanya kepada pihak kontraktor.
“Saya juga kalau tiap hari ngawasi pacak terjual rumah untuk biaya operasional ke situ. Dari Dinas PU juga tidak memberikan SPPD (Biaya Perjalanan Dinas) untuk biaya ngawas ke situ. Nanti kalau memang tidak sesesuai spesifikasi, tidak akan kita bayar,” pungkasnya (Gunawan)
