0
0
KALIMANTAN-Suararakyatnews.com,
Sungguh ironis seharusnya pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol IKN berjalan lancar dan ini malah sebaliknya menjadi sangat terhambat.
Bahkan beberapa kali pengerjaan harus terhenti akibat adanya protes dari masyarakat pemilik lahan, ditambah lagi dengan adanya kerugian kontraktor dan Sub kontraktor. Mengingat peralatan seperti alat berat serta operator juga semua karyawan sudah dimobilisasi ke lapangan terpaksa harus standby dan tidak optimal melakukan pekerjaan. Hal tersebut akibat dampak belum selesainya masalah pembebasan lahan oleh pihak penyedia lahan dalam hal ini BPN.
Khusus Jalan Tol seksi 3A dan 3B masih banyak sekali lahan yang tidak kunjung selesai pembebasanya, bahkan daftar nama nominatif pemilik lahan sepertinya sengaja diperhambat oleh oknum BPN. Hal ini bisa dilihat dari pengumuman hasil Inventarisasi dan Indentifikasi peta bidang dan daftar nominatif yang di umumkan oleh BPN Kota Balikpapan.
Dari hasil pengumumam itu, BPN mencantumkan banyak sekali bidang tanah dengan kolom kosong alias “NO NAME”. Hal ini tentu saja hasil pengumumam BPN ini menimbulkan keresahan dan reaksi negatif dari masyarakat yang merasa dirinya sebagian pemilik lahan, yang lebih tragisnya lagi, lalu secara sepihak BPN mengeluarkan data pengumuman yang menganggap bidang-bidang lahan tersebut tidak bertuan alias “NO NAME”.
“Kekacauan yang dibuat BPN ini tentu saja menjadi alasan kuat masyarakat dalam melakukan protes, dimana masyarakat yang merasa dirinya bahkan sudah puluhan tahun menggarap lahannya kok BPN menulis NO NAME” terang Ketua Umum JPKP Pusat, Maret Samuel Sueken pada Suararakyatnews, 16 Juni 2023.
Selanjutnya atas kejadian itu, Maret Samuel Suaken mensinyalir semua itu disebabkan akibat ketidak profesionalan dalam tindakan kerja yang dilakukan oleh oknum BPN, mengingat tidak mungkin ada tanah tidak bertuan.
Kemudian dia juga sangat menyesalkan kejadian ini dan akan melaporkan langsung ke Menteri ATR BPN untuk selanjutnya akan berkoordinasi kepihak Istana Presiden RI. Semoga nantinya bisa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat agar bisa melakukan langkah strategis guna percepatan penyelesaian lahan Jalan Tol Seksi 3A dan 3B ini.
“Yang perlu diketahui JPKP yang selama ini, terus giat membantu mensosialisasikan program kerja strategis Presiden RI, Ir Joko Widodo di seluruh Indonesia, sekaligus mendapatkan amanah langsung dari Presiden RI untuk mengawal percepatan pembangunan” pungkasnya (Najasri)
