HUKUM & KRIMINALITASslider

Editorial SRN : Bansos Covid-19 vs Baby Lobster

153
×

Editorial SRN : Bansos Covid-19 vs Baby Lobster

Sebarkan artikel ini
Page Visited: 890
0 0
Read Time:2 Minute, 18 Second

Suararakyatnews.com,

Belum sampai dua pekan, dua Menteri Kabinet Indonesia Maju, jadi Terjerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berawal dari penangkapan Menteri Kelautan dan PerikananΒ Edhy Prabowo, pada Rabu (25/11/2020) lalu. usai kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) di Bandara Soekarno-Hatta.

MenteriΒ Edhy Prabowo ditangkap karena diduga terlibat tindak pidana korupsi terkait ekspor Benih lobster, dimana yang bersangkutan terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor baby lobster, dalam pengembangannya penyidik KPK menemukan delapan unit sepeda yang dibeli dari uang suap. Selain sepeda, tim penyidik menemukan uang dengan total Rp 4 miliar. Edhy Prabowo yang saat ini berstatus sebagai tersangka KPK. disangkakan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Masih hangat jadi perbincangan Rakyat diwarung-warung kopi. bercerita tentang penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Publik kembali dikejutkan dengan penagkapan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, juga hampir senasib dengan Menteri Edhy Prabowo. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi Bantuan sosial (Bansos) Covid-19. dimana Menteri Juliari P Batubara diduga telah menerima suap sebesar Rp8,2 miliar terkait pengadaan paket Bansos berupa sembako untuk penanganan Covid-19 periode pertama. Uang Rp8,2 miliar itu diterima Juliari melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. uang itu disinyalir berasal dari tiap paket Bansos seharga Rp300 ribu, diambil Rp10 ribu oleh Matheus dan Adi Wahyono. tidak tanggung-tanggung, kali ini yang dimainkan adalah Bantuan untuk Kemanusiaan.

Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp12 Mliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar, ungkap Ketua KPK, Firli Bahuri saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (6/12/2020)

Juliari diduga bakal kembali menerima uang Rp8,8 miliar dari pengadaan paket bansos berupa sembako untuk penanganan Covid-19 periode kedua. namun keburu ditangkap oleh KPK. ia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Lantas muncul pertanyaan??? bagaimana Pamerintahan mau bicara Pemberantasan Korupsi, sementara ditubuh Pamerintahan sendiri, masih terjadi tindak Korupsi. apakah gaji serta tunjangan serta fasilitas yang diberikan kepada dua orang Menteri ini masih kurang memuaskan, .???

Kedepan Pamerintah diharapkan lebih memperkuat KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penindakan, sebab barang mustahil bila seorang Pejabat tidak paham yang namanya perbuatan Tipikor. dapat dibayangkan bila setingkat Menteri saja berani melanggar hukum demi memperkaya diri sendiri, apalagi para oknum Pejabat nakal didaerah. Korupsi didaerah jangan diangap hal kecil, karena dampaknya langsung berimbas kepada Masyarakat. (*)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Advertisements
Advertisements

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Press Release Unit IV PPA,Kembali Ungkap Kasus Tindak Pidana Persetubuhan,Tim FRN Batanghari Sangat Apresiasi BATANGHARI- Sat Reskrim Polres Batanghari melaksanakan Press Release terkait Tindak Pidana setiap orang dilarang melakukan kekerasan, Ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat 3 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Press Release disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Batanghari AKP Husni Abda,S.I.K.,M.H beserta Kanit IV PPA IPDA Sianturi yang digelar di ruang kerja Kasat Reskrim Polres Batanghari, Selasa (16/07/2024). Dijelaskan Kasat Reskrim AKP Husni Abda dalam Press Release nya,” sosok tersangka berinisial MS (41) telah melakukan aksi bejatnya sejak dari Bunga (nama samaran) menginjak kelas enam (6) Sekolah Dasar (SD) di Tahun 2021. Sedangkan tempat kejadian berada dikamar Korban atau rumah tersangka MS tepatnya di Kelurahan Pasar Baru,” ungkap AKP Husni. AKP Husni juga memaparkan kronologis singkat kejadian dari keterangan laporan korban,β€œ tersangka MS melakukan aksi bejat terhadap anaknya ini dalam keadaan rumah lagi sepi bahkan sering juga dilakukannya pada siang hari. Korban Bunga juga menceritakan tersangka melakukan dengan cara membujuk serta memberikan iming-iming uang setiap akan melakukan persetubuhan, juga mengancam akan berhentikan sekolah dan kalau terjadi apa-apa jangan minta tolong ke ayah (tersangka) terang dalam pengakuan korban,” papar Husni. Selanjutnya,” perbuatan bejat pelaku tercium pihak kepolisian, setelah mendapatkan laporan dari korban Bunga (nama samaran) pada Rabu 10 Juli 2024 lalu dan pada hari selanjutnya Kamis 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Unit IV PPA yang di-backup Unit Buser Sat Reskrim Polres Batanghari langsung mendapatkan informasi bahwa tersangka berada di Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian,” ungkap AKP Husni. β€œ setelah itu Personil berhasil menemukan tersangka dan lakukan upaya paksa untuk dibawa ke Mapolres Batanghari guna untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tandasnya. Menurut Opini penulis dari kejadian yang berkali-kali pada beberapa tahun belakangan ini angka kriminalitas kasus Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan sangat tinggi, maka bukan hanya peran Polri saja yang harus selalu aktif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, perlu juga peran penting dari Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak serta peran para Alim Ulama agar bisa langsung mengatasi tindak kekerasan terhadap anak serta agar bisa menjaga hak-hak perempuan, ini adalah sebuah tantangan besar untuk kita semua demi untuk melindungi hak mereka. Dedi Ketua Satgas FRN (Fast Respon Nusantara)Tim Counter Opinion Polri di Kab.Batanghari, Sangat Ber Apresiasi terhadap Sat Reskrim Polres Batanghari,yang telah Banyak Mengungkap Kasus di wilayah Kabupaten Batanghari, Semoga Sat Reskrim Polres Batanghari Semakin jaya, Polri Presisi,Bravo Polres Batanghari,(tim)

BATANGHARI, Suararakyatnews.com, Sat Reskrim Polres Batanghari melaksanakan Press…

/* */