0
0
SAROLANGUN-Suarakyatnews.com,
Kelang satu pekan, gelombang aksi demonstrasi yang mengarah pada Inspektur Inspektorat Kabupaten Sarolangun yang berkaitan dengan Tupoksinya sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dilakukan oleh Aliansi Aktivis Sarolangun Bersatu (AASB) dan Aliansi Masyarakat Peduli Sarolangun (AMPS)
Hari Senin (28/9/2020) pagi, Massa yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Sarolangun Bersatu (AASB) menggelar aksi unjuk rasa dikantor Bupati Sarolangun, kedatangan para Demonstran ini untuk meminta Bupati Sarolangun mencopot Muslihadi dari jabatannya sebagai Inspektur, karena dianggap tidak mampu melaksanakan tugasnya selaku Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
Dalam Orasinya Darmawan selaku Koordinator Aksi menegaskan, ada didugaan Backing atau Persekongkolan terhadap oknum-oknum Kades ‘Nakal’ di Kabupaten Sarolangun yang berkaitan dengan Penyerapan Dana Desa (DD) maupun Dana P2DK Anggaran Tahun 2018-2019. ucap Darmawan.
Ditambahkannya, dugaan yang mereka lontarkan bukan tanpa alasan, karena Muslihadi selaku APIP sudah berani menyatakan bahwa tidak ada kerugian Negara, terkait dengan penggunaan dan penyerapan Dana Desa dan dana P2DK Anggaran Tahun 2018 – 2019 dibeberapa desa di Kabupaten Sarolangun. Selain itu, massa AASB ini meminta Bupati Sarolangun memerintahkan Inspektur Inspektorat selaku APIP untuk menyampaikan dan mengevaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang penggunaan dan pembelanjaan DD dan dana P2DK anggaran tahun 2018 – 2019 secara terbuka dihadapan publik diantarnya, Desa Muaro Danau Kec Pelawan, Desa Datuk Nan Duo Kec Batang Asai, Desa Baru Kec Air Hitam, Desa Tinting Kec Sarolangun, Desa Suko Besar Kec Pauh, Desa Teluk Tigo Kec CNG dan Desa Sekamis Kec CNG.
“Hasil investigasi dan observasi kami dilapangan diduga kuat ada penyimpangan dan penyelewengan serta dugaan Praktek KKN terkait dengan penggunaan dan pembelajaan baik dana DD maupun dana P2DK Tahun Anggaran 2018 – 2019.” ujar Darmawan.
Setelah menggelar orasi didepan Kantor Bupati Sarolangun, para demonstran yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Sarolangun Bersatu (AASB) ini difasilitasi oleh Asisten I, Arief Ampera dan Kepala Kesbangpol, Hudri diruang kerja Asisten I
“Para pendemo ini minta jabatan Kepala Inspektorat dicopot, dengan alasan tertentu, dimana berkaitan dengan audit P2DK. Dalam menindaklanjuti tuntutan para pendemo, tentu ada pengkajian dan tahapan proses yang dilakukan yang mengacu pada aturan,” ujar Asisten I.
Sebelumnya pada Senin (21/9/2020) satu pekan sebelumnya, masa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Sarolangun (AMPS) juga melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Inspektorat Kabupaten Sarolangun, persoalan yang mereka tuntut hampir sama yaitu berkaitan dengan hasil audit Inspektorat terkait Penyerapan Dana Desa (DD) Bukit Berantai, Kecamatan Batang Asai Tahun Anggaran 2020.
Menurut Koordinator aksi, Julius mengatakan bahwa permintaan itu tentu ada alasannya. Katanya, pihaknya menduga anggaran dana desa tahun 2020 yang dicairkan digunakan untuk pengembalian temuan dari Aparat Penegak Hukum (APH) pada alokasi dana Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK) pada tahun 2019 sebesar Rp 120 juta, bahkan AMPS berjanji akan kembali lagi mendatangi kantor Inspektorat, jika permintaan mereka tidak ditanggapi oleh Inspektorat. (*)
