Rabu, Oktober 21Suara Rakyat News
Shadow

Pemerintah Berniat Hapus Honorer, Ribuan Tenaga Honorer di Sarolangun Terancam

Page Visited: 263
0 0
Read Time:1 Minute, 41 Second

SAROLANGUN-Suararakyatnews.com,

Adanya Wacana KemenPAN RB menghapus Tenaga Honorer diseluruh instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah. sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan berdampak terhadap tenaga honorer didaerah yang berlaku berlaku pada tahun 2021 mendatang.


Dikatakan Eri Heri Wibawa, Kabid Informasi Pembinaan dan Kesejahteraan BKD Sarolangun pada Selasa (28/1/2020). Berdasarkan data pada tahun 2019 ada sebanyak 4.823 orang tenaga honorer dikabupaten Sarolangun.

Adapun jumlah Tenaga Kontrak Daerah (TKD) atau pegawai honorer yang paling banyak diduduki beberapa dinas, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Setda bagian umum dan humas. Jumlah itu terbilang sangat banyak, hingga melampaui jumlah ASN di Sarolangun yang mempunyai selisih ratusan orang.

“Untuk ASN ada sebanyak 4.459 orang, data per Desember 2019,” sebutnya, ia juga mengaku Pemkab Sarolangun masih membutuhkan peran honorer untuk membantu program pemerintah.

“Sehingga setiap OPD kita minta untuk selalu mengevaluasi dan meningkatkan kapasitas setiap TKD di lingkup kerjanya masing-masing,” tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan.” sebenarnya pemerintah pusat sudah mengantisipasinya dengan membuka Pengangkatan Pegawai melalui P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PNPN) sebagaimana diatur dalam UU No. 5 2014 tentang ASN dan PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Namun sampai sekarang aturan turunan dari UU dan PP tersebut berupa Peraturan Presiden belum keluar” tandasnya.

Ia kembali mengungkapkan, jika aturan itu resmi berlaku pihaknya harus siap dengan mekanisme tersebut. Mempersiapkan serta memotivasi TKD agar mampu bersaing dalan rekrutmen PPPK yang mekanisme seleksinya sama dengan penerimaan CPNS.

Namun yang menjadi kendala buat daerah adalah keterbatasan anggaran untuk penggajiannya. Karena hak pendapatan PPPK sama dengan PNS hanya saja mereka tidak dapat pensiun.

“Sehingga otomatis banyak TKD yang akan tereliminasi, karena kuota PPPK menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” jelasnya sembari menyebutkan bahwa peran dari tenaga honorer diwilayah pemerintah Kabupaten Sarolangun hingga saat ini sangat membantu, hanya saja berapa persen dari jumlah TKD yang ada pihaknya belum bisa mengkaji.

“Kita belum sampai ada kajian sampai ke situ, tetapi bagi OPD yang kekurangan pegawai itu sangat membantu,” tutupnya. (Sobri)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Advertisements
Advertisements

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: