JAMBI-Suararakyatnews.com,
Pemerintah (Pemprov) Jambi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Drs.H.M.Dianto,M.Si mengusulkan program pembangunan infrastruktur kepada Komisi V DPR RI. Sekda harap adanya dukungan pembangunan infrastruktur dari Komisi V DPR RI, yakni dalam dukungan penganggaran dari APBN.
Kunjungan Komisi V ini diketuai oleh Anton Sukartono Suratto, hadir bersama anggota yang diantaranya adalah Anggota DPR-RI dari dapil Jambi, H.Bakrie.
Selain itu, kunjungan ini juga diikuti oleh mitra dari Komisi V, yaitu Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian Desa, PDT dan Trans Basarnas dan PT Angkasa Pura.
Kunjungan ini, diharapkan Sekda dapat memberikan dampak yang positif bagi pemerintah dan masyarakat Provinsi Jambi dimana konteks pembangunan infrastruktur sebagai pendukung utama kesuksesan pengembangan perekonomian di daerah.
“Dalam kunjungan spesifik Bapak dan Ibu anggota DPR RI pada hari ini sangat diharapkan adanya penguatan alokasi untuk Provinsi Jambi pada APBN 2019 yang akan datang.” Harap Sekda saat menerima Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Jambi, Kamis (18/10/2018), bertempat di Ruang VIP Bandara Sultan Thaha, Jambi.
Beberapa hal yang dipaparkan Pemprov Jambi kepada Komisi V DPR RI yaitu peningkatan konektivitas jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara, misalnya, jalan Simpang Niam Lubuk-Kambing – Merlung, Pelebaran jalan akses Candi Muaro Jambi dan peningkatan status jalan akses Bandara Bungo.
“Khususnya pembangunan jalan desa Simpang Ujung Jabung dan Jembatan Sungai Rambut, dimana Pelabuhan ujung Jabung yang merupakan infrastruktur utama kawasan ekonomi Ujung Jabung.” tutur Sekda.
Selain itu, Sekda juga mengusulkan beberapa Fokus pembangunan yang lainnya, seperti Jalan Bathin II-Muara Sabak – Ujung Jabung, Jalan Letter W/Batas Sumbar – Kerinci – Sei Penuh – Tapan dan Pembangunan Dermaga Wisata Danau Kerinci serta pembangunan jembatan Batanghari III.
Pemerintah Provinsi Jambi sendiri, terang Sekda, terus berupaya meningkatkan kualitas juga kuantitas infrastruktur yang ada sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki.
Namun, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, maka upaya percepatan penyediaan infrastruktur yang layak dan memadai masih menjadi sebuah tantangan yang terus dihadapi.
“Oleh karena itu dibutuhkan sumber-sumber pendanaan lain yang dapat dioptimalkan untuk membangun dan penyediaan infrastruktur di seluruh wilayah Provinsi Jambi termasuk melalui pendanaan APBN dan alokasi dana khusus.” ujar Sekda.
Selain itu, dalam pertemuan ini juga dipaparkan isu strategis yang dihadapi di Provinsi Jambi yaitu sektor primer dengan nilai tambah rendah, komoditas unggulan (karet, kelapa sawit, batubara) yang fluktuatif.
Belum lagi Konektivitas yang belum memadai, infrastruktur dasar juga belum memadai, khususnya di perkotaan, pusat pertumbuhan pemicu ekonomi juga belum ada, ekspor lebih banyak melalui pelabuhan luar juga merupakan kendala yang tengah dihadapi Provinsi Jambi.
Sementara itu, agenda yang dilaksanakan oleh Komisi V DPR-RI di Provinsi Jambi kali ini adalah meninjau beberapa kegiatan pembangunan maupun peningkatan beberapa proyek infratruktur yang didanai oleh pemerintah Pusat, seperti perluasan Bandara Sultan Thaha Jambi dan jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung.
Selain itu, para Legislator ini juga melihat pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Batanghari, Pasar Angso Duo Kota Jambi dan penataan Kawasan Danau Sipin serta pembangunan Jembatan Batanghari 3.
Sumber: Humas Pemprov Jambi
Editor: Agon Putra