0
0
JAMBI-Suararakyatnews.com,
Gubernur Jambi, H. Zumi Zola Zulkifli,S.TP,MA memberikan apresiasi terhadap kritik, saran, masukan dan evaluasi yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi, yang tentunya menjadi catatan bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk peningkatan kinerja.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Zola pada Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi Dalam Rangka Penjelasan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi Atas Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2017, bertempat di Ruang Rapat Paripurna gedung DPRD Provinsi Jambi, Jum’at (06/04).
“Saya mengharapkan kerja sama dari teman-teman di DPRD untuk terus memberikan evaluasi kepada kita, agar program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi bisa berjalan dengan baik dalam upaya mewujudkan Jambi TUNTAS 2021,” ujar Zola.
Berbagai kritik, saran dan masukan telah disampaikan oleh setiap fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jambi melalui pandangan umum fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi tanggal 3 April 2018 yang lalu.
Penjelasan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap pandangan umum dari setiap fraksi yang disampaikan Gubernur Zola antara lain.
Fraksi Partai Demokrat, memberikan saran agar manajemen pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan mencontoh manajemen pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan nasional.
Saran tersebut menjadi bahan kajian Pemerintah Provinsi Jambi dalam pengelolaan infrastuktur jalan dan jembatan yang lebih aplikatif di Provinsi Jambi.
Selanjutnya, mengenai kesiapan pembangunan dan pengembangan komoditas perkebunan, Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan upaya yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas usaha tani perkebunan sesuai dengan kewenangannya, baik melalui penyediaan bibit berkualitas maupun introduksi teknologi anjuran.
Fraksi Partai Golongan Karya, memberikan saran agar pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang telah direncanakan. Pemerintah Provinsi Jambi sependapat dengan saran tersebut, dengan meningkatkan pola koordinasi yang lebih baik lagi agar sinergitas pembangunan dari Pusat sampai ke daerah bisa berjalan secara efektif dan dampak pembangunan akan lebih dirasakan masyarakat.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mempertanyakan korelasi antara indeks pendidikan, kesehatan dan sosial budaya dengan kemampuan publik mengatasi problematika pemenuhan kebutuhan dasar. Dapat dijelaskan, bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan modal dasar bagi masyarakat untuk bertahan hidup. Pendidikan memberikan kemampuan dalam berinovasi dan berkarya, sehingga bila didukung dengan kesehatan dan sosial budaya, maka masyarakat diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
Fraksi Gerindra, memberikan saran agar Pemerintah Provinsi Jambi segera menyusun regulasi yang dibutuhkan, dan menyiapkan perangkat daerah serta UPTD di setiap Kabupaten/Kota dengan tetap merangkul Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersentuhan langsung dengan aktivitas galian C atau pertambangan lainnya. Pemerintah Provinsi Jambi sependapat dengan hal itu, saat ini Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai pembentukan UPTD sedang dikaji dan dibahas oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Biro Organisasi.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, mengharapkan agar pelayanan rumah sakit diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga masyarakat merasa keberadaan RSUD Raden Mattaher sebagai tempat rujukan terakhir di Provinsi Jambi.
Pemerintah Provinsi Jambi sangat sependapat dengan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, salah satunya melalui emergency call centre untuk wilayah Kota Jambi yang telah di launching pada tahun 2017 dan bekerja 24 jam.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya memenuhi fasilitas yang ada, dimana saat ini RSUD Raden Mattaher telah memiliki Pusat Pelayanan Jantung Terpadu dan Neuro Navigasi.
Fraksi Partai Amanat Nasional, mengharapkan memprioritaskan perbaikan atau pembangunan jalan provinsi serta memonitor dan melakukan tindakan tegas terhadap kendaraan yang melintas melebihi tonase, membangun jaringan irigasi, air bersih, prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat, drainase dan sanitasi. Pemerintah Provinsi sangat menyambut baik hal itu, kedepannya pemenuhan infrastruktur dasar tersebut akan terus ditingkatkan dengan kualitas yang lebih baik lagi.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyoroti angka putus sekolah di Provinsi Jambi. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghimbau dan mengajak seluruh penyelenggara satuan pendidikan agar memperhatikan anak anak usia sekolah di lingkungan yang tidak bersekolah untuk diajak bersekolah, baik melalui pendidikan formal dan non formal. Upaya yang dilakukan untuk mendukung sasaran ini antara lain melalui penerapan sistem rayonisasi serta pengembangan sekolah terbuka.
Fraksi Restorasi Nurani mempertanyakan pelaksanaan cetak sawah baru dan pengembangan padi SRI. Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2017, melalui kegiatan perluasan dan perlindungan lahan pertanian telah dilakukan konstruksi cetak sawah seluas 1.369 hektare pada 9 Kabupaten. Pengembangan padi SRI dilakukan di 5 Kabupaten dengan luas keseluruhan 80 hektare.
Fraksi Bintang Keadilan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan angkatan kerja yang memadai. Menanggapi hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi tentu berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, salah satunya disebabkan oleh terbukanya kesempatan kerja.
Selain mendengarkan penjelasan dari Pemerintah Provinsi Jambi terhadap pandangan umum setiap fraksi, agenda lainnya pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi tersebut adalah pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas LKPJ Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2017.
Ada 2 Pansus yang terbentuk, yaitu: 1. Pansus I untuk membahas bidang Pemerintahan dan Pembangunan, 2. Pansus II untuk membahas bidang Ekonomi, Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat. (Humas Pemprov Jambi).
