0
0
Batanghari, Suararakyatnews.com
Ketua DPW PW Fast Respon Provinsi Jambi melaporkan maraknya aktivitas ilegal drilling, penimbunan dan pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM), serta peredaran narkoba di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Batanghari. Ketua DPW menyatakan keprihatinannya atas kurangnya penegakan hukum yang serius terhadap aktivitas-aktivitas tersebut, yang diduga melibatkan oknum tertentu, Sabtu (4/1/2025).
Beberapa lokasi aktivitas ilegal drilling telah diidentifikasi di Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, dan Sarolangun. Sementara itu, gudang BBM ilegal dilaporkan menjamur di Jambi. Ketua DPW menegaskan bahwa Fast Respon akan melaporkan dugaan keterlibatan oknum yang membekingi aktivitas ilegal ini kepada Mabes Polri dan Mabes TNI, bahkan kepada Presiden jika diperlukan.
Ketua DPW juga menyoroti kerugian negara akibat aktivitas ilegal drilling. Ia menyarankan agar aktivitas ini dilegalkan dan diawasi untuk menjadi sumber pendapatan negara dan daerah, atau ditutup sepenuhnya jika tidak dapat dikendalikan. Terkait peredaran narkoba, Ketua DPW menekankan perlunya pemberantasan total demi menyelamatkan generasi muda.
Laporan ini juga mencakup nama-nama bandar narkoba dan dugaan keterlibatan oknum penegak hukum. Ketua DPW menyebutkan inisial dua bandar narkoba di Kecamatan Muara Tembesi yang masih beroperasi leluasa, dikelurahan Pasar Muara tembesi dan Desa pelayangan, yaitu AC dan SJ. Hal ini, menurutnya telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Polres Batanghari dan Polda Jambi.
Wakil Ketua 1 DPRD Batanghari, M. Firdaus, mendukung penuh penindakan terhadap pelaku dan pengedar narkoba. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuka agama, dan aparat penegak hukum, untuk bahu-membahu memberantas narkoba. DPRD Batanghari juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait maraknya peredaran narkoba di Kecamatan Muara Tembesi. (Reyan)
