0
0
MURATARA-Suararakyatnews.com,
Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Pemuda Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) pada Rabu (3/2/2021) sekira pukul 09.00 WIB, menggelar unjuk rasa diKantor Bupati Muratara, Sumatera Selatan.
Kedatanga puluhan massa ini, untuk menyampaiakan sepuluh tuntutan ke BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang hari ini mendatangi pusat Pamerintahan Kabupaten Muratara di Muara Rupit, selain melakukan orasi, mereka juga menyegel pintu masuk Kantor Bupati Muratara. Meminta auditor BPK RI menemui mereka, sembari membentang sepanduk yang bertuliskan ‘Segera periksa dan tangkap oknum perampas uang rakyat yang bertujuan untuk menemui BPK Provinsi Sumsel,’
Prengki salah seorang massa, saat ditanyai awak media menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke Kantor Bupati Muratara untuk menemui BPK Provinsi Sumsel.
“Kedatangan kami ini untuk bertemu BPK Provinsi, karna kami mendapat informasi hari ini pemeriksaan keuangan Kabupaten Muratara oleh BPK Provinsi,” ujarnya.
Diakuinya, kedatangan Masyarakat dan Pemuda, ingin menyampaikan dukungan terhadap BPK RI yang sedang melaksanakan pemeriksaan keuangan daerah di kabupaten ini, terkait kekisruhan Kasda kosong.
“Kedatangan aliansi pemuda ingin bertemu BPK Provinsi untuk menyampaikan 10 tuntutan indikasi dugaan korupsi” ucapnya.
Berikut tuntutan massa, yang ingin mereka sampaikan kepada BPK :
1. Alokasi dana DAK fisik.
2. Alokasi dana non fisik, terdiri dari DAK Reguler.
3. Penugasan dan Affirnasi sebesar Rp. 62 Milyar
4. Anggaran yang di Surat Pengakuan Hutang (SPH) sebesar Rp. 180 Miliyar lebih.
5. Dana Insentif daerah Rp. 1.9 Milyar
6. Dana JKM Rp. 3 Milyar lebih.
7. Dana Covid-19 Rp. 31 Milyar lebih rialisasi Rp. 24 M.
8. Dana hibah BPBD Pusat ke Daerah Rp. 7 Milyar terlaksana Rp. 6,2 Milyar
9. Anggaran pembangunan rumah jabatan Bupati Rp.1,9 M.
10. Anggaran alat berat Rp. 9 M lebih dan pembangunan 2020 diduga asal jadi.
“Disini BPK barus mengetahui adanya dugaan dan kerugian negara. Sebab anggaran puluhan miliar yang digunakan bahkan ada sisa anggaran. tapi dikatakan KAS daerah kosong,” tambah Prengki.
Sampai berita ini diterbitkan ratusan massa masih berkumpul, bahkan mereka mengancam melaksanakan pembelokadean jalan lintas sumatera. (*)
