0
0
SAROLANGUN-Suararakyatnews.com,
Puluhan warga Desa Muaro Danau Kecamatan Pelawan, pada Selasa (2/2/2021) pagi menggelar aksi Demo dikantor Kejaksaan Negeri Sarolangun yang berada dikomplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun.
Mereka didampingi oleh LSM ICC-RI, untuk menyampaikan laporan dugaan indikasi penyimpangan Dana Desa (DD) Muaro Danau, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun.
Dikatakan oleh Darmawan selaku koordinator aksi, meminta laporan yang telah disampaikan untuk ditindaklanjuti, serta melibatkan Masyarakat setempat sebagai saksi.
“Kami meminta saksi dari Masyarakat, Pak,” ujar ketua umum LSM ICC-RI ini.
Lebih lanjut disampaikannya, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan jelas bangunan fisik banyak retak serta terindikasi lemahnya pengawasan dari pihak terkait.
“Inspektorat selaku pengawas internal pemerintah hanya tembak di atas kudo,” pungkas Darmawan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun, Robby Ruswin, SH,MH melalui Kasi Pidsus Kejari Sarolangun, memastikan laporan yang disampaikan akan segera dipelajari untuk ditindak lanjuti.
“Terima kasih, aspirasi dan laporan yang disampaikan kami terima, segera akan ditindak lanjuti dan kroscek,” ujar Abdul Harris, SH.
Salah seorang Tokoh Masyarakat Desa Muaro Danau, H.Rois yang juga turut serta dalam aksi tersebut, meminta pihak Kejari Sarolangun, benar-benar menegakkan keadilan seperti lambang Neraca pada logo kejaksaan.
“Kami meminta keadilan kepada bapak-bapak, kami percaya neraca pada kejaksaan, timbangan yang tidak berat sebelah,” ujar H.Rois
H.Rois pun berharap, pihak Kejaksaan turun langsung kelapangan melakukan pemeriksaan yang telah disampaikan, serta melibatkan semua Masyarakat hadir dikantor Kejari Sarolangun sebagai saksi agar keterangan yang diambil tidak memihak. “Jika kroni-kroni kades yang dipanggil, jelas mereka memihak,” ungkap H. Rois.
Setelah menggelar orasi dihalaman kantor Kejaksaan Negeri Sarolangun, beberapa orang perwakilan warga Desa Muara Danau, diajak masuk kedalam Gedung Kejari Sarolangun untuk Beraudensi dengan pihak kejaksaan. (*)
