0
0
JAMBI-Suararakyatnews.com,
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Drs.H.M.Dianto,M.Si mengemukakan bahwa pemerintah bekerjasama dengan seluruh pihak terkait terus berusaha meningkatkan kualitas maupun kuantitas penyediaan air minum dan sanitaasi kepada masyarakat.
Kepada pihak Pamsimas, Sekda minta, agar terus melakukan pengujian secara berkala terhadap air bersih yang disalurkan kepada masayarakat, harus ada uji lab untuk memastikan bahwa air yang disampaikan kepada masyarakat itu bebas dari merkuri, betul-betul tidak tercemar dengan berbagai bakteri.
“Masyarakat harus diyakinkan bahwa air minum yang mereka terima itu atau air bersih yang mereka terima itu tidak tercemar,” kata Sekda ketika membuka Lokakarya Peningkatan Kapasitas Tim Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) bagi Kabupaten se Provinsi Jambi di Hotel Ratu, Kota Jambi, Selasa (23/10/2018).
Pertemuan ini, kata Sekda, merupakan momentum penting dalam pembagunan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, dalam upaya mempercepat pencapaian universal akses atau 100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100 % akses sanitasi yang layak pada tahun 2019.
Pihaknya, jelas Sekda, menyadari bahwa penyelengaraan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang berada di wilayah kabupaten merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten, karenanya pemerintah kabupaten perlu memiliki kebijakan strategi program kegiatan dan investasi atau standar pelayanan minimal (SPM) guna mencapai target RPJMN tahun 2019.
Dilanjutkan Sekda, Rencana Aksi Daerah bidang Air Mimun dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL), merupakan rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 tahun.
“RAD AMPL juga berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program air minum berbasis masyarakat,” kata Sekda.
Sekda mengharapkan, hasil rumusan dan penyusunan RAD AMPL ini dapat digunakan dalam penyelenggaraan pengembangan air minum dan sanitasi di daerah, sehingga kebijakan dan strategi daerah mengenai pengembangan sistem yang baik berbasis masyarakat dapat didorong oleh pemerintah kabupaten dengan mengakomodir kebijakan.
“Pengembangan kapasitas kelembagaan RAD AMPL dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat menjadi penting dalam mengelola pembangunan SPAMS perdesaan, penganggaran, pengendalian, sampai dengan evaluasi hasil pembangunan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat,” jelas Dianto.
Dijelaskan Sekda, kegiatan pelatihan bagi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang ada di kabupaten menjadi pembelajaran untuk membuat rencana aksi daerah khusus untuk kegiatan air minum dan penyehatan lingkungan.
Walaupun judulnya pelatihan, Sekda berharap, kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk saling berbagi dan bertukar informasi mengenai pengelolaan ketersediaan air minum yang baik untuk masyarakat.
“Yang selama ini sudah terlibat dalam pengurusan air minum juga memikirkan langkah-langkah kedepan bagaimana kita memberikan dan menyalurkan air minum kepada masyarakat,” tuturnya.
Selain itu, Sekda juga berharap, BUMD yaitu perusahaan penyedia Air Minum (PAM) yang dimilki oleh setiap daerah di Provinsi Jambi sudah mulai memikirkan untuk berinovasi kearah yang lebih baik lagi.
“Air yang dari keluar dari pipa yang kita terima di tiap rumah itu belum tentu bisa langsung diminum, beda dengan beberapa negara atau beberapa provinsi. Saya berharap nanti dari Pamsimas ini yang menyalurkan air bersih kepada masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, dalam sesi wawancara usai pembukaan lokakarya, Koordinator Pamsimas Provinsi Jambi Meding Mahadana, menyatakan, saat ini hampir seluruh desa mendapatkan air bersih.
“Kegiatan ini sudah berlangsung di 9 kabupaten, sedangkan untuk kota dilayani oleh PDAM. Dan target kami pada 2019 program ini sudah terlasaksana 70%,” katanya.
Selama ini, katanya, kendala yang dihadapi di lapangan adalah sulitnya sumber air terutama di daerah pantai seperti Tanjab Timur dan Tanjab Barat.
“Masyarakat sangat antusias melaksanakan program ini. Sumber dana 80% dari APBN, 20% APBD, dana masyarakat 4% sedangkan dana gotong royong 16%,” jelas Meding.
Turut hadir dalam acara tersebut, perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Kabid Cipta Karya Ir. Tambat Yulis.
Sumber: Humas Pemprov Jambi
Editor: Agon Putra
