0
0
SAROLANGUN-Suararakyatnews,
Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Cinta Negeri yang di ketuai oleh Julius Rangga Saputra sejak dua pekan terakhir, mulai gencar menyorot pelaksanaan dan penyerapan kegiatan Dana Desa di Kecamatan Batang Asai. Dimana pada tahun 2017 ini, masing-masing Desa mendapat Transfer dana sebesar Rp 800 juta per Desa dari Pamerintah Pusat (APBN), selain menyorot pelaksanaan DD, LSM Forcin juga menelisik Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK) sebesar Rp 200 juta perdesa yang dananya sendiri bersumber dari APBD Kabupaten Sarolangun.
Dalam Investigasi yang dilakukan LSM Forcin di Beberapa Desa di Kecamatan Batang Asai. Menurut Julius, masih banyak kegiatan dan penyerapan Anggaran disetiap Desa diduga tidak memenuhi azas dan manfaat sebagaimana kebutuhan Masyarakat lokal, selain itu banyak kegiatan yang dilaksanakan tidak melalui Musyawarah Desa (Musdes) sehingga banyak kegiatan di desa tidak diketahui oleh Masyarakat Desa.
“Kami dari LSM Forcin sudah turun melakukan Investigasi di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, dari hasil Investigasi di lapangan banyak temuan, bahwa kegiatan dan pelaksanaan Alokasi DD terjadi pro dan kontra di tengah Masyarakat, Sehingga menyebabkan terhambatnya Pembangunan, dan dampaknya banyak kegiatan tidak selesai tepat waktu, selain itu juga didalam pelaksanaan kegiatan, masih ada oknum Kepala Desa yang cenderung memilih pihak keluarga (Kerabat Dekat) yang menjadi Pelaksana Kegiatan, akibatnya Muncul Pro dan Kontra, selain beberapa hal tersebut, ada juga Oknum Kades memaksakan kehendaknya sendiri dalam hal peruntukkan dan pelaksanaan kegiatan, untuk itu kami meminta pihak Pengawas Desa harus kerja ektra untuk melakukan pengawasan.” Urainya.
Selain menyorot Pelaksanaan DD, LSM Forcin juga menelisik pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK) yang diduga dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran dilapangan tidak memiliki Perencanaan yang Matang, “kami minta BPMD lebih ketat lagi dalam pengawasan Dana P2DK sebab temuan kami dilapangan masih banyak ditemukan dugaan Indikasi kecurangan yang dilakukan Pengelolah, diantaranya yang kami temukan adalah pada pembelian bibit, dimana bibit yang disalurkan tidak ada label dan Surat Keterangan Mutu (SKM) dari Balai Benih, kita memberikan masukan kepada para pihak agar program P2DK manfaatnya dapat dirasakan oleh Masyarakat, untuk itu kami minta adanya pengawasan yang lebih dari Kecamatan dan Kabupaten sehinga celah untuk melakukan penyimpangan itu kecil,” tegas Julius
Saat ditanya Desa mana saja yang telah ia Investigasi, aktivis muda yang juga berasal dari Batang Asai ini, belum bersedia membuka nama-nama desa tersebut ke publik, karena menurutnya takut di manfaatkan oleh para pihak yang akan mencari keuntungan, namun demikian ia sudah menyusun daftar desa dan hasil investigasinya, untuk disampaikan ke pihak terkait, seperti BPMD dan Kecamatan agar ada pembinaan lebih serius tutup Julius.(*Red)
