0
0
SAROLANGUN-Suararakyatnews
Pantauan selama 3 bulan hungga 3 Februari 2017 Kepala Desa (Kades) Desa Baru Kecaatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Usman dan Pengurus Prona diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) terhadap warga yang menerima program prona tahun 2016.
Padahal program tersebut seharusnya diberikan secara gratis tanpa dipungut buaya kepada Masyarakat, namun Kepala Desa Baru hal ini dijadikan kesempatan untuk meraup keuntungan yang nilainya hingga mencapai ratusan juta rupiah, masyarakat yang menerima program prona ini pun tergolong ekonomi menengah keatas.
Program pemerintah yang seharusnya diberikan secara cuma-cuma untuk pembuatan sertifikat tanah tersebut justru dipungut biaya dengan nilai Rp 1500.000.00- (satujuta lima ratus ribu rupiah) perorang.
Hal ini terungkap dari penuturan warga yang meradang karna Sertifikatnya tak kunjung diditerima, salah satu warga rt 02 berinisial (DN) menuturkan, bahwa pengurusan sertifikat prona dipungut biaya sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah / orang, dengan jumlah diperkirakan 80 orang, ia menuturkan bahwa dalam penerimaan masyarakat yang mengusulkan Prona memang diadakan rapat, namun sebelum rapat masyarakat didatangi oleh Dayat Satu-persatu dan mematok pungutan biaya dan bagi siapa yang mau dipersilahkan datang ke rumah Kades ikut rapat, dalam rapat Kades menetapkan harga Rp. 1.500.000,-per profil.
Hal senada juga di sampaikan oleh Yusnita Yang kecewa karena sertifikat pronanya belum selesai padahal ini sudah tahun 2017, hal ini menurut Yusnita, ia sudah membayar Rp. 750.000 sebagai uang muka sisa kekurangannya akan dibayar setelah sertifikat diantar. Saat di Tanya siapa yang minta, Yusnita menuturkan yang mengambil uang tersebut Mira anak Kades yang juga istri dari Dayat selaku pengurus prona didesanya.
Hal tersebut juga disampaikan Edwar, yang mengeluhkan sertifikat yang belum keluar, ia menuturkan beberapa waktu lalu istri Dayat yang juga anak kandung Kades tersebut, “datang menemui saya dan meminta sejumlah uang katanya orang Kabupaten yang minta, lanjut Edwar lalu saya bilang saya bayar, tapi saya minta kwitansinya, dengan saya bicara begitu Mira pun pergi dan tidak mau memberi kwitansi. Pungkasnya,
Saat dikonfirmasi melalui telepon Kades Desa Baru Usman beberapa waktu lalu, ia membenarkan adanya pemungutan biaya tersebut, lanjutnya “Apolah kau usil gawe kami berentilah jadi wartawan, kau nak kerjo diperusahaan mani biar kumasukan kerjo.” Tutur Kades
Saat dibincangi Suararakyatnews Ketua RT 03 Maswandi tepatnya didepan rumahnya, saat ditanyakan Maswandi membenarkan pungutan itu “saya juga ikut rapat malam itu namun saya tidak mau membayar karna itu gratis dari pemerintah, makanya pengajuan saya tidak diukur” Ungkapnya
Diwaktu dan tempat yang bersamaan Anggota BPD Saki mangataan “Sudahlah saat kamu (wartawan) nelpon Kades saya dirumah kades”, maaf lanjut Saki “Bukan mau ngompori, kades bilang saat usai menutup telp konfirasi dari kalian (wartawan) Macam ko Wartawan dan LSM di Sarolangun nak ngasus aku, dak temakan. Tutur Saki (Sobri Hamdani)
