SAROLANGUN- SRN Status Guru honorer SMA/SMK Kabupaten/kota akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah Provinsi Jambi pada awal bulan januari 2017, hal serupa juga dialami daerah-daerah lain se-Indonesia. Lantas bagaimana nasib mereka mengingat Jambi mengalami devisit anggaran?
“Guru Honorer sampai Desember (gajinya-red) tidak ada masalah, karena sudah dianggarkan oleh Pemkab/Pemkot masing-masing,” ujar Zola usai Paripurna HUT ke-17 Kabupaten Sarolangun, di DPRD Sarolangun, Kamis (13/10) bulan lalu.
Yang perlu dicari solusi, lanjut Zola, adalah gaji honorer dari Januari (2017) kedepan. Terkait hal ini pihaknya akan meminta arahan pemerintah pusat. “Saya yakin pusat ada solusi,” tambahnya.
Untuk biaya gaji honorer diperlukan Rp96 Milyar/tahun. Jika ini dibebani kepada Pemprov dalam kondisi keuangan devisit, Zola mengaku sangat terganggu.
“Akan terganggu sekali, untuk itu kita mohon kepada pemerintah pusat jangan ada devisit,” kata Zola menegaskan.
Pun demikian, nasib pekerja pendidikan dan tenaga kependidikan baik yang PNS mau pun non PNS akan tetap menjadi perhatian Zola. Karena itu Zola mengaku akan mengusahakan tidak ada tenaga pendidikan atau tenaga kependidikan berstatus honorer yang dirumahkan.
“Karena nasib anak-anak kita tergangtung pada tenaga pendidikan kita juga,” lanjut Zola.
Saat ini proses peralihan wewenang pengelolaan SMA/SMK dari Kabuapten/kota baik, aset, data-data, termasuk tenaga pendidik sedang berjalan pungkas nya.(hamdani)