0
0
SAROLANGUN, Suararakyatnews.com,
Suasana khidmat menyelimuti ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun saat Rapat Paripurna Tingkat II digelar pada Senin (07/04/2026). Agenda utama kali ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, Cikmarleni, dan dihadiri langsung oleh Hurmin, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat daerah mulai dari Sekda hingga pimpinan OPD.
Ajang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
Dalam pembukaannya, pimpinan sidang menegaskan bahwa forum ini merupakan lanjutan dari paripurna sebelumnya, di mana kepala daerah telah memaparkan capaian kinerjanya. Sesuai regulasi yang berlaku, DPRD kini menjalankan fungsi pengawasan dengan memberikan evaluasi, kritik, dan saran konstruktif.
Momentum ini disebut sebagai ruang strategis bagi wakil rakyat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus mengukur sejauh mana program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Fraksi PPP: Apresiasi dengan Catatan Tegas
Pandangan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang disampaikan oleh Nurdin diawali dengan apresiasi atas penyusunan LKPJ sebagai bentuk transparansi. Namun, mereka juga menyoroti sejumlah hal krusial.
PPP menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan realisasi anggaran. Mereka mendorong pembentukan tim khusus untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar program pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
Selain itu, fraksi ini meminta kebijakan pemerintah lebih berpihak pada masyarakat kecil melalui program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Sorotan tajam juga diarahkan ke kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman yang dinilai belum maksimal, baik dari sisi pelaksanaan program maupun komunikasi publik.
Meski demikian, PPP memberikan dukungan terhadap penerapan sistem meritokrasi sebagai langkah menuju birokrasi yang profesional dan berintegritas.
Fraksi PDIP: Fokus pada PAD dan Infrastruktur
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui juru bicaranya, Lina Sari Dewi, menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap realisasi anggaran daerah yang dinilai belum optimal.
PDIP mendorong peningkatan PAD sebagai prioritas utama guna memperkuat kemandirian fiskal daerah. Mereka juga menekankan pentingnya pengalokasian anggaran pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Tak kalah penting, percepatan pembangunan infrastruktur—mulai dari akses jalan hingga jaringan internet—disebut sebagai kebutuhan mendesak untuk mendorong pertumbuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi untuk Sarolangun yang Lebih Maju. Rapat berlangsung dinamis namun tetap kondusif, mencerminkan semangat demokrasi yang sehat. Melalui forum ini, DPRD berharap seluruh masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan semakin solid, demi mewujudkan Kabupaten Sarolangun yang lebih maju, mandiri, dan berkeadilan. (Agon)
