1
0
SAROLANGUN-Suararakyatnews.com,
Bak gayung tak bersambut, Persoalan silang Statemen di Media antara Ketua dan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pulau Buayo kec Batin VIII, Terkait kinerja Pj Kades Pulau Buayo mewarnai pemberitaaan diberberapa halaman media Online.
Sebelumnya, berberapa orang warga Desa Pulau Buayo Kecamatan Bathin VIII mendatangi Rumah Dinas Bupati Sarolangun pada Selasa (15/9/2020) malam, yang diketuai oleh Ketua Karang taruna Samsul Bahri bersama Wakil Ketua BPD Ahmad Walasri, mereka meminta Bupati Sarolangun mengganti Pj Kades Pulau Buayo yang mereka anggap tidak efektif dalam melaksanakan tugas Pj Kades maupun Bidan Desa, serta dugaan tak Transparannya pengelolaan APBDes Pulau Buayo yang mereka tuang dalam 9 Item Persoalan yang telah mereka adukan ke Bupati Sarolangun, yang ditanda tangani oleh Ahmad Walasri bersama 3 Orang Anggota BPD yang lain.
Menangapi pengaduan warga tersebut, Ketua BPD Samsul Bahri sebagai mana dimuat di Media ini pada Edisi Kamis tanggal 17 September 2020 yang berjudul ‘Terkait Tuntutan Warga, Ini Penjelasan Ketua BPD Pulau Buayo’ menjelaskan apa yang diadukan oleh Ketua karang taruna bersama Anggota BPD bersama beberapa warga kepada Bupati Sarolangun, hanya persoalan Miscomunikasi saja.
“Persisnya pengaduan warga itu seperti apa saya tidak tahu, saya cuma baca berita yang terbit diberberapa media, yang mana disebutkan bahwa Pj Kades selaku Bides diduga tidak berjalan Efektif, serta tidak Transparan dalam pengelolaan anggaran belanja desa, karena Baleho Anggara belanja tidak dipasang. Dapat saya jelaskan, semenjak Pj Kades dijababat oleh Ibu Rizki Yulaindri, beliau sangat Proaktif, selaku Pj Kades, Pemerintahan Desa juga berjalan dengan baik maupun tugasnya sebagai Bides juga dijalankan dengan baik. Terkait belum terpasangnya Baliho APBDes hal itu disebabkan, banyaknya perubahan kegiatan akibat Pandemi Covid 19 ini, kalau dipasang, terus ada perubahan kegiatan lagi, tidak mungkin balehonya diubah-ubah terus,” jelas Samsul Bahri saat dibincangi awak media pada Kamis (17/9/2020) sore.
Lebih lanjut ditambahkannya, “Ini hanya persoalan Miscomunikasi saja, saya berharap kepada semua pihak yang ada di Desa Pulau Buayo, terutama kelompok yang kemarin datang kepada Bapak Bupati, kalau ada masalah, mari kita rembuk bersama, rapatkan barisan, jangan terpecah-pecah karena kita semua bersaudara, jangan jadikan Desa Pulau Buayo ladang dari permasalahan. Saya sebagai ketua BPD, siap memfasilitasi. Kita punya wadah yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).” Ajak Samsul.
Terpisah Pj Kades Pulau Buayo Rizki Yuliandari saat dikomfirmasi, pada Rabu (16/9/2020) menjelaskan bahwa selama dirinya menjabat Pj Kades, diakuinya selalu membangun komunikasi yang baik dengan semua Masyarakat, termasuk pihak yang meminta dirinya diberhentikan tersebut. “selama ini saya selalu membangun komunikasi yang baik dengan semuanya, mulai dari RPJMDes dan RAPBDes sudah dilakukan secara terbuka, untuk Baleho APBDes, kenapa belum kita pasang karena suasana Covid 19 ini sering menu Dana Desa berubah. diakhir nanti akan kita pasang.” ucapnya
Menanggapi Pemberitaan tersebut, Wakil Ketua BPD Desa Pulau Buayo, Ahmad Walasri pun menyangkal pernyataan Ketua BPD dan Pj Kades pulau Buayo tersebut, menurutnya pernyataan Ketua BPD dan Pj Kades tersebut pada prinsipnya sah-sah saja, melakukan bantahan terhadap laporan masyarakat atas dirinya, baik melalui media ataupun melalui jalur lainnya, akan tetapi ia memastikan bila persoalan yang telah adukan akan tetap berproses.
“Dilakukannya RPJMDes dan RAPBDes secara terbuka itu tidak benar, saya selaku Wakil Ketua BPD saja tidak tahu bagaimana dengan masyarakat lain, Jika Pj Kades selalu membangun komunikasi yang baik dengan semuanya, saya pastikan Masyarakat tidak minta Bupati untuk mengantikan PJ kades,” tegas Ahmad Walasri, pada Jum’at (18/09/2020).
Saptar salah seorang warga Desa Pulau Buayo mengatakan, selaku warga prihatin apa yang disampaikan oleh Ketua BPD dan PJ Kades Pulau Buayo, tidak sesuai kenyataan dilapangan. “Kami Selaku masyarakat sudah memberikan surat kepada Ketua BPD untuk melakukan musyawarah antara masyarakat dan BPD, tapi tidak direspon, makanya kami putuskan Wakil Ketua BPD yang ambil alih, aneh kalau Ketua BPD menyatakan bahwa hanya persoalan Miscomunikasi saja.” ucap Saptar
Sementara itu, Samsul Bahri Ketua Karang taruna Desa Pulau Buayo, mengancam akan mengelar aksi demo untuk meminta kejelasan dari Bupati Sarolangun Terkait tuntutan Masyarakat untuk mengganti Pj Kades Desa Pulau Buayo.
“Kami tunggu sampai hari Minggu ini, jika tidak ada kepastian juga, kami akan mengelar aksi Demonstrasi, dirumah dinas Bupati Sarolangun.” katanya, seraya mengatakan tidak akan membawa nama Karang taruna Desa Pulau Buayo secara khusus melainkan atas nama masyarakat desa Pulau Buayo. (Aang)
