0
0
JAMBI-Suararakyatnews.com,
Gubernur Jambi, Dr.H.Fachrori Umar meminta agar manajemen kepegawaian terus ditingkatkan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan demi mewujudkan Visi Misi Jambi Tuntas 2021.
Aparatur Sipil Negara (PNS), kata Fachrori, harusnya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab diatas kepentingan pribadi dan golongan. Pelaksanaan tugas atau program pemerintahan memerlukan sinergitas dan sinkronisasi dengan pemerintahan daerah.
“Eksistensi suatu institusi atau lembaga harus bergerak dalam tatanan kerja yang terprogram,” kata Fachrori dalam Rapat Koordinasi Manajemen Kepegawaian se Provinsi Jambi yang berlangsung di Kantor Bappeda Provinsi Jambi mengusung Selasa (9/4/2019).
Saat ini, jelas Fachrori, masalah kepegawaian mengalami berbagai dinamika sehingga diperlukan penyesuaian dan langkah untuk mengantisipasi perkembangan tersebut salah satunya dengan kehadiran tenaga honorer.
“Dengan kehadiran tenaga honor membantu kinerja pemerintah,” tegas Gubernur Jambi.
Dengan adanya rapat koordinasi manajemen kepegawaian tersebut, Fachrori berharap agar mampu memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan dibidang administrasi pelayanan kepegawaian di Provinsi Jambi.
Kepada semua peserta, Gubernur meminta untuk dapat memanfaatkan kesempatan rakor secara bersungguh-sungguh dengan memberikan masukan dan saran konstruktif sehingga rakor tersebut mampu menghasilkan rumusan yang berkontribusi bagi Jambi.
“Perlu evluasi agar semua program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih bersinergi dan adanya sinkronisasi,” ungkap Fachrori.
Sebelumnya, Kepala BKD Provinsi Jambi, Husairi menyampaikan rakor tersebut bertujuan untuk meningkatkan jalinan koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
Rapat tersebut, kata Khusairi, diikuti oleh 130 peserta yang terdiri dari Kepala BKD Kabupaten Kota, Inspektur Daerah, Kepala Organisasi Setda Kabupaten/Kota Kepala Hukum Setda Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.
Saat ini, lanjut Khusairi, ada 8900 orang yang menjadi tenaga kontrak atau honorer pada Pemerintah Provinsi Jambi, jumlah ini tidak termasuk honorer yang bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota.
“(Perlu Red) Solusi dan status kedudukan hukum tenaga kontrak atau honorer,” kata Husairi.
Acara yang berlangsung selama satu hari tersebut mendatangkan narasumber yang merupakan Kepala Bidang Peningkatan Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Istiadi Insani,S.Sos,M.Si dan Asisten Komisioner Aparatur Sipil Negara Bidang Monev, Irwansyah serta Apri Koni,S.Kom,M.Kom dari Kantor UPT BKN Jambi.
Rapat tersebut mengangka tema “Kita bangun sinergisitas implementasi kebijakan manajemen kepegawaian untuk meningkatkan mutu dan pelayanan publik dibidang kepegawaian dalam upaya mendukung terwujudnya Visi Jambi Tuntas 2021”.
Sumber : Humas Pemprov Jambi
Editor : Agon
