0
0
JAKARTA-Suararakyatnews.com,
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, H.Fachrori Umar mengemukakan, bahwa saat ini kondisi hutan dan lahan di Provinsi Jambi masih cukup terkendali dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi ini tidak lepas dari cuaca saat ini yang masih tergolong musim hujan.
Namun, Fachrori menyatakan, Pemerintah Provinsi Jambi bersama seluruh pihak, TNI dan Polri, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat terutama masyarakat yang berada di areal lahan gambut tetap siap mengantisipasi terjadinya karhutla dan mengendalikan jika terjadi karhutla.
Untuk itu, kepada semua pihak, Fachrori mengimbau untuk bekerja sama mencegah kebakaran, supaya tidak sempat terjadi kebakaran hutan dan lahan, kalaupun sempat terjadi kebakaran hutan dan lahan, secepat mungkin bisa ditanggulangi.
Pemerintah Provinsi Jambi sendiri, jelas Fachrori sudah melakukan berbagai upaya dalam hal pencegahan dan penanganan karhutla ini, diantaranya membuat Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Karhutla serta Pergub No. 31 Tahun 2016 tentang Juknis Pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2016.
Selain itu, lanjut Fachrori, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah membentuk Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Jambi (SK Gub Nomor 358 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016. Membuat Maklumat Forkopimda tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembakaran Hutan, Lahan, dan Kebun.
“Membentuk Posko Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi,” kata Fachrori saat mengikuti Rapat Koordinasi Antisipasi dan Kewaspadaan Dini terhadap Potensi dan Dampak Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, bertempat di Ruang Nakula Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (23/1/2019) siang.
Pemerintah Provinsi Jambi juga melaksanakan Rapat Koordinasi Pencegahan Karhutla Provinsi Jambi dan terus melakukan deteksi dini melalui pemantauan hotspot setiap hari untuk dilakukan ground check/pemadaman.
“Sosialisasi dan memberikan pelatihan teknis masyarakat peduli api serta mewajibkan dunia usaha berbasis lahan untuk menyiapkan regu dan sarpras karhutla,” tuturnya.
Mempersiapkan SDM dan peralatan karhutla melalui pelaksanaan apel siaga kebakaran hutan dan laha, dan menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan lebih dini serta penegakan hukum juga merupakan langka Pemprov Jambi untuk mengatasi karhutla di wilayah Provibsi Jambi.
Menko Polhukam, Wiranto mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan pada Januari, awal tahun, agar pencegahan karhutla dilakukan sesegera mungkin, sedini mungkin, bukan setelah ada karhutla, karena penekanannya adalah pencegahan.
Penekanan dalam rapat ini kata Wiranto adalah diskusi tentang masalah yang dihadapi dalam pencehahan dan pengendalian karhutla, untuk diupayakan solusinya, dan jika dalam forum rapat ini tidak bisa diputuskan solusi, dia akan membawa permasalahan tersebut ke forum yang lebih tinggi, yang lebih bisa memutuskan/menentukan.
“Indonesia ini luas sekali, ada pendelegasian tugas dan tanggung jawab,” kata Wiranto.
Selain itu, meskipun masih bulan Januari, Wiranto menyarankan agar Satgas Karhutla diaktifkan kembali, karena penekanannya adalah pencegahan, jadi tidak perlu menunggu adanya karhutla.
Wiranto mengemukakan, ada respon yang sangat positif dari dunia internasional terhadap Indonesia dalam hal pencegahan dan pengendalian karhutla selama tahun 2016-2018.
Selain dihadiri oleh Menkopuhukam, rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanana, Siti Nurbaya Bakar, para Pangdam, para Gubernur, didampingi Kapolda dan Danrem dari beberapa Provinsi serta pimpinan Dari Badan Informasi Geospasial (BIG), BRG, BMKG dan instansi terkait lainnya.
Sumber : Humas Pemprov Jambi
Editor : Agon
