0
0
JAMBI-Suararakyatnews.com,
Tahun ini, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memperbaiki sistem penataan jalur air Drainase di daerah lapas kelas IIA Jambi.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, M.Fauzi menyampaikan, ini adalah upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan banjir yang sering terjadi didaerah tersebut disaat hujan dengan intensitas tinggi.
“Alhamdulillah, tahun ini kita dapat memperbaiki drainase yang ada di sekitar lapas. Tahun ini kita perbesar dan sebagian diluruskan,” kata M.Fauzi usai mendampingi Plt Gubernur Jambi meninjau Lapas kelas IIA Jambi, Rabu (16/1/2018).
Sistem Drainase yang terlalu kecil serta banyak pembelokan, kata Fauzi, diduga menjadi penyebab daerah tersebut langganan banjir.
“Pada saat kejadian banjir kami dengan beberapa orang Kabid dan Kepala Balai juga melibatkan PU Kota Jambi langsung turun ke lokasi banjir, mencari penyebab dan langsung kami rapat untuk mencarikan solusinya.
“kita akan alihkan arus sungai itu sebagian, agar saluran yang ada tidak terlalu besar, secara bertahap alur drainase ini terus kita benahi agar banjir di Kota Jambi adapat teratasi,” pungkas M. Fauzi.
Senada dengan itu, Plt Gubernur Jambi, H.Fachrori Umar juga mengatakan apabila hujan turun dengan intensitas yang lebat dan waktu yang lama, maka sudah dipastikan banjir di lapas, karena drainase yang ada terlalu kecil dan tidak mampu menampung curah hujan tersebut.
“Inshaallah, tahun ini kita sudah anggarkan pada Dinas PUPR untuk meluruskan dan memperlebar serta memperbaiki drainase tersebut, tapi tidak seluruhnya secara bertahap,” ujar Fachrori.
Usai peninjauan di Lapas Kelas II A Jambi, Plt. Gubernur Jambi dan rombongan menuju lokasi pembangunan Lapas Kelas II Jambi yang bertempat di Pondok Meja, di depan Sekolah Polisi Negara (SPN) Jambi, Kabupaten Muaro Jambi.
Pemerintah Provinsi Jambi, kata Fachrori, sudah menyediakan tanah seluas 10 hektar, untuk pembangunan lapas di lokasi yang berhadapan dengan SPN Jambi.
“Kita menunggu penyelesaian administrasinya saja, agar kita tidak salah, setelah selesai surat menyurat segera kita serahkan, untuk pembangunannya nantinya dari Kementerian Hukum dan HAM RI,” jelas Fachrori. (Agon)
