0
0
SAROLANGUN-Suararakyatnews.com,
Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 yang dilaksanakan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun pada Senin (26/11/2018) sore.
4 Fraksi, masing-masing Hanura, Gerindra, PKS, dan Golkar menyorot persoalan Infrastruktur terutama yang berkaitan dengan proses tender, waktu pelaksanaan, selektifitas pembangunan, dan juga kualitas proyek yang dikerjakan oleh pihak Kontraktor.
Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sarolangun Amir Mahmud yang didampingi oleh H Hapis Hasbiallah. menyebutkan Sidang Paripurna yang dilaksanakan tersebut merupakan lanjutan dari paripurna sebelumnya yakni Penyampaian Pengantar Nota Keuangan dan Ranperda tentang (APBD) tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan pada Kamis (22/11/2018) yang lalu.
Tampak hadir dalam Paripurna tersebut Wakil Bupati H Hillalatil Badri, Sekda H Thabroni Rozali, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Sarolangun.
Fraksi Hanura melalui juru bicaranya Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada TPAD dan Tim Banggar yang secara bersama-sama bekerja keras guna menyelesaikan Ranperda APBD 2019. Hanura meminta eksekutif memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer dan mengusung program pembangunan lebih selektif.
Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Slamet Kastalo mengingatkan Pemkab berhati-hati dengan pemenang tender proyek dengan nilai penawaran yang sangat rendah dan meminta Pemkab lebih selektif memperpanjang kontrak honorer.
Fraksi PKS melalui juru bicaranya Muhammad Syafii juga menyampaikan saran dan kritik terutama terkait kualitas infrastruktur yang dinilai belum terlalu baik dan meminta Pemkab melaksanakan proyek infrastruktur di awal tahun. PKS juga mempertanyakan pembangunan Jembatan Bathin Pengambang, dimana pada anggaran 2019 cuma dianggarkan agar bisa dilalui kendaraan roda dua, padahal masyarakat menginginkan jembatan bisa dilalui kendaraan roda empat.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya H Sardaini juga meminta Pemkab terutama Dinas PUPR agar melaksanakan proyek infrastruktur di awal tahun. (Aang)
