0
0
SAROLANGUN-Suararakyatnews,
Suasana gaduh terlihat di Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikutura dan Perkebuna (TPHP) Kabupaten Sarolangun pada Rabu (30/8) siang, pasalnya pihak rekanan yang ingin mengajukan Pembayaran (termijn) 100% atas Prestasi kerja yang mereka laksanakan tidak dapat mengurus SP2D di Dinas DPKAD
Menurut para rekanan yang yang berhasil diwawancarai oleh suararakyatnews, masing-masing ARJ, AG, LT, GN, SS, RF, yang masing-masing Melaksanakan kegiatan pembangunan DAM Parit dan Irigasi tanah dangkal di Dinas TPHP Sarolangun, mengungkapkan bahwa berkas Pencairan 100% yang mereka bawa ke bidang belanja di Dinas DPKAD tidak bisa diproses SP2D nya, menurut para pihak kontraktor saat diwawancarai dihalaman Kantor Dinas TPHP menyebutkan alasan Pihak staf dibagian bidang belanja, bahwa mereka belum bisa memproses SP2D karena ada Peraturan Baru yang mengharuskan pihak rekanan mengajukan termijn berkala yang dimulai 25%-50%-75% dan terakhir adalah 100% terang LT dengan nada kesal.
Dikatakan AG “Masa kegiatan kami sudah selesai 100% diminta mengajukan termijn cuma 25% oleh staf Bidang Belanja dengan alasan ado Peraturan baru yang mengharuskan pihak rekanan (Pelaksana) mengajukan termijn secaro berkala dari angko 25% padohal waktu dimulainyo pekerjaan, kami sudah mencairkan uang muko 30%, kalau memang ado peraturan baru kenapo idak disosialisasi dari awal,” jelas AG.
Tidak jauh berbeda kekesalan juga ungkapkan ARJ “kami sekarang ini di kejar para tukang mereka menanyokan pembayaran upah, sebab wajar karena hari Jumat ini, mereka mau merayokan hari raya Idul Adha, sebab kami janji akan membayar jasa mereka sebelum lebaran setelah kami termijn.” jelas ARJ kesal.
Hal Senada juga diungkapkan oleh SS, RF, dan GN. “Proyek yang kami laksanokan tersebut adaloh PL dananyo kecil, kalau harus termijn 25% atau 50% untuk bayar belanjo Besi, Pipa, Semen, Sirtu, Mesin, dan upah Tenago kerjo minus alias dak cukup, disisi lain jugo kontrak kami jugo sudah hampir habis, apokah boleh Kami ngajukan pembayaran 100% duo bulan kedepan, sementaro Kontrak kami habis,” ungkap SS
sementara itu kepala Dinas TPHP Kabupaten Sarolangun, Ir Joko Susilo saat di konfirmasi terkait tidak bisa diprosesnya SP2D yang diajukan pihak rekanannya Dinas TPHP, sempat bingung dan tidak mengetahui adanya Peraturan Baru yang disebutkan tersebut.”saya tidak tahu ada peraturan baru tersebut, kapan sosialisinya. Nanti saya kirim staf saya ke Dinas DPKAD untuk menanyakan kan langsung, biasanya bila ada peraturan baru pasti ada sosialisasinya,” terang Joko Susilo.(*Red)
