0
0
JAKARTA-Suararakyatnews.
ini harus jadi perhatian bagi seluruh Desa yang menjadi sasaran penerima Dana Desa (DD) tahun 2017 ini. Apa itu? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pemanggilan terhadap seluruh Bupati terkait banyaknya laporan realisasi penggunaan Dana Desa mulai tahun 2015-2016 lalu.
Koordinator Supervisi Pencegahan Korupsi KPK, Adlinsyah Nasution mengakui bahwa pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dalam hal pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa di masing-masing daerah. Hal tersebut merupakan salah satu rencana aksi program pencegahan KPK di setiap Provinsi.
“Surat dari KPK ke seluruh Kepala Daerah sudah disampaikan. Isi surat tersebut meminta agar dalam penggunaan keuangan dana desa dapat sesuai aturan. Agar tidak muncul persoalan di kemudian hari serta wajib menggunakan sistem yang transparan. Serta mengikutkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan penggunaan serta pengawasan Dana Desa,” jelas Coki panggilan akrabnya
Lanjut Coki, pihaknya memanggil seluruh Kepala Daerah itu juga tidak lain mendorong agar proses percepatan program pencegahan korupsi di Bengkulu dapat berjalan dengan baik. Kemudian diperlukannya evaluasi ulang terhadap pelaksanaannya. Seperti e-budgeting dan sistem kinerja pegawai online, dan e-planing.
“Kedepan ini kami juga akan masuk melakukan pengawasan langsung di sektor pendidikan, kesehatan dan pendapatan daerah. Lalu perhubungan dan Dinas PUPR serta Dukcapil termasuk Badan Kepegawaian Daerah, sehingga peluang untuk melakukan korupsi di sektor-sektor yang dinilai sangat rawan ini bisa dicegah,’’ bebernya. (Net/Red)
