0
0
SAROLANGUN-suararakyatnews
Hingga penghujung Januari 2017 ini ternyata masih banyak Desa di Kabupaten Sarolangun belum Menyerahkan SPJ Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Sarjusade dan juga Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
Terkait hal ini, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun akan segera menyurati dua Instansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Inspektorat. Terkait terlambatnya penyampaian laporan Pertangung Jawaban dari Pemerintahan Desa.
“Senin Kita akan Naiki Surat dan Menyurati PMD dan dan Inspektorat sesegera mungkin terkait masih banyaknya yang belum menyampaikan laporan ADD, Sarjusade dan Realisasi Dana Desa,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Iskandar. Menurut Iskandar, Laporan yang belum disampaikan itu merupakan Laporan Penggunaan Dana Tahap Dua tahun 2016 lalu yang harus dilaporkan ke Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan juga laporan ke pusat terkait Realisasi Dana Desa.
“Kalau dihitung baru 10 persen yang sudah menyerahkan SPJ dan Laporan Realisasi Dana Desa hingga hari ini (kemarin, red),” Ujarnya.
Terkait masalah laporan ini, kata Iskandar, satu desa saja yang tidak memberikan laporan bisa saja menghambat laporan realisasi ke pusat. Bahkan bisa saja untuk pencairan untuk berikutnya menjadi hambatan.
“Kalau ada yang belum menyampaikan terpaksa nantinya kita hanya melaporkan per Desa. Jadi mereka yang belum menyampaikan untuk pencairan berikutnya bisa terganggu atau bahkan tidak dapat lagi,” ujarnya.
Untuk diketahui, hampir tiap tahun ada Desa yang terlambat menyerahkan pertangungjawaban Penggunaan Anggaran. Padahal tahun anggaran sudah lewat. (Praja)
