Guru Bimbingan Dan Konseling (BK) Masih Dianggap Polisi Sekolah

ARTIKEL Oleh : Dedi Defriansyah, S.Pd

MURATARA-Suararakyatnews.com,

Dedi Afriansyah, S. Pd

Pada era industri 4.0 seperti sekarang ini masih banyak guru bahkan kepala sekolah yang menganggap guru BK sebagai Polisi sekolah atau yang sering dikenal tempat pelampiasan Siswa bermasalah sehingga Peserta didik/ Siswa merasa takut dan enggan berurusan dengan Guru BK.

Seharusnya Guru Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah untuk memfasilitasi perkembangan kemandirian peserta didik/ konseli yang optimal. Fasilitas yang dimaksud sebagai upaya memperlancar proses, karena secara kodrati setiap manusia berpotensi untuk berkembang.

Guru BK berupaya mewujudkan potensi Peserta Didik menjadi kompetensi dan prestasi hidup dengan memerlukan sistem layanan pendidikan yang integratif. Dalam peningkatan kompetensi hidup dikembangkan secara bekerjasama dengan guru mata pelajaran dalam satuan pendidikan atau sekolah itu sendiri.

Setiap peserta didik memiliki kemampuan kecerdasan, bakat, minat, kepribadian yang berbeda-beda sehingga memelukan layanan yang berbeda-beda pula. Perkembangan peserta didik tidak terlepas dari pengaruh lingkungan. Dalam hal ini peserta didik memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baik atau yang buruk. Oleh sebab itu Guru BK sangat berperan dalam hal ini dalam menentukan layanan yang dibutuhkan untuk peserta didik.

Kondisi lingkungan yang kurang sehat, maraknya pornografi dan pornoaksi, penyalahgunaan alat kontrasepsi dan obat-obatan terlarang, ketidak harmonisan dalam keluarga, dan moral orang dewasa yang mempengaruhi prilaku peserta didik. Perilaku pelanggaran tata tertib di sekolah dan perilaku yang tidak pantas lainnnya yang bertentangan dengan norma berbangsa dan bernegara yang beradab.

Semua perilaku tersebut sangat tidak sejalan dengan sosok pribadi manusia Indonesia yang dicita-citakan seperti tercantum dalam Tujuan Pendidikan Nasional, yaitu: bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, Bab II, pasal 3)
Guru BK atau konselor pada di Sekolah berperan membantu tercapainya perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Pada Pendidikan Dasar dan Menengah, guru BK atau konselor menjalankan semua fungsi bimbingan dan konseling yaitu fungsi pemahaman, fasilitasi, penyesuaian, penyaluran, adaptasi, pencegahan, perbaikan, advokasi, pengembangan, dan pemeliharaan. Meskipun guru BK atau konselor memegang peranan kunci dalam sistem bimbingan dan konseling di sekolah, dukungan dari kepala sekolah sangat dibutuhkan.
Sebagai penanggung jawab pendidikan di sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Selain itu, guru BK atau konselor harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain seperti guru mata pelajaran, wali kelas, komite sekolah, orang tua peserta didik, dan pihak-pihak lain yang relevan.

Layanan bimbingan dan konseling di sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Dalam meningkatkan layanan Bimbingan dan Konseling di satuan pendidikan Guru BK harus bekerjasama dan menjalin komunikasi yang baik terhadap semua masyarakat sekolah, Peran Guru BK di Satuan Pendidikan bukan sebagai Penindak Tata Tertib Sekolah, dan Bukan sebagai Petugas keamanan sekolah yang selalu berpatroli keliling sekolah sehingga menyebabkan tujuan dari Bimbingan dan Konseling menjadi salah pengertian yang seharunya memberikan Layanan kepada peserta didik dan tidak dengan atas dasar paksaan terhadap peserta didik yang akan menghadap Guru BK tapi dengan kesukarelaan dan keterbukaan sehingga komunikasi terjalin dengan baik. (Red)

Advertisements
Advertisements

Tinggalkan Balasan