0
0
SAROLANGUN-Suararakyatnews
Open Bidding atau Lelang Jabatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sarolangun sampai saat ini masih simpang siur. Malahan sampai saat ini belum ada kejelasan terkait kapan pelaksanaan Lelang Jabatan tersebut. Padahal sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sarolangun Sudirman mengatakan jika Lelang Jabatan diperkiran akan diumumkan pada awal bulan April 2017.
Namun, Sudirman belum bisa memastikan pelaksanaan Lelang Jabatan tersebut. Sebab, Sudirman menyebutkan jika keputusan tersebut bukan kewenagan dirinya, melainkan kewengan Pj Bupati. “Insyaallah awal bulan April mendatang. Tapi saya tidak bisa pastikan tanggalnya. Itu kewenagan Pj Bupati,” sebutnya beberapa waktu lalu.
Bahkan, Ia menegaskan jika Panitia Seleksi (Pansel) Lelang Jabatan sudah dibentuk dan siap melaksanakan tugas. “Mungkin direncanakan paling lambat awal April sudah diumumkan. Tapi kalau pak Pj Bupati setuju. Kuncinya dari pak Bupati”. singkatnya
Informasi terbaru, Lelang Jabatan belum bisa dipastikan. Bahkan, diprediksi bakal berlangsung lama. Hal tersebut, disampaikan langsung oleh Pj Bupati Sarolangun Arief Munandar kepada awak media baru-baru ini.
“Belum ada kepastian kapan lelang jabatan dilakukan. Sepertinya masih lama,” kata Arief.
Menurutnya, saat ini Baperjakat masih mempersiapkan pembentuk Tim Panitia Seleksi. Selain itu, Pj Bupati mesti mengantongi izin dari Kementerian untuk melakukan Lelang Jabatan.
“Masih mempersiapkan pembentukan Tim Pansel. Belum ada laporan sudah terbentuk apa belum Panselnya,” timpalnya.
Sebelumnya, Sekda Thabroni Rozali juga mengaku belum ada kepastian kapan Lelang Jabatan dilakukan. Ia mengatakan belum bisa dilaksanakan Lelang Jabatan tak lain karena Pj Bupati belum mendapat izin dari Kementerian.
“Lelang jabatan nampaknya belum bisa dimulai, karena Bupati harus ada izin dari Kementerian untuk melakukan lelang jabatan. Untuk izin dari Menteri saat ini lagi diurus,” kata Sekda.
diketahui saat ini ada sembilan Posisi Jabatan yang akan dilelang. Posisi tersebut yakni Kadis PU dan Penataan Ruang, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kadis Kearsipan, Kadis Perpustakaan, Kadis Peternakan dan Perikanan, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Informasi dan Komunikasi, Kadis Damkar, Dan Kaban Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah.(Praja)
