0
0
SAROLANGUN-Suararakyatnew.com,
Banyaknya laporan dan temuan terkait serapan Dana Desa di Kabupaten Sarolangun menjadi catatan Inspektorat Sarolangun. Temuan dan laporan yang masuk ke Inspektorat terkait banyaknya kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana APBN melalui program Dana Desa (DD) yang tidak rampung dan kekurangan Volume dalam pelaksananya yang menjadi temuan dari BPK dan Inspektorat
Kepala Inspektorat Kebupaten Sarolangun Drs Musihadi melalui sekretaris Ridza saat dikomfirmasi pada Senin (24/7/2018) di Ruang kerjanya menjelaskan tahapan proses pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Sarolangun sebagai berikut setelah diperiksa lalu dibuat laporan hasil pemeriksaan (LHP), dan hasil dari LHP tersebut baru dikeluarkan P2HP.
“Setelah keluar P2HP nya, selanjutnya dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. dari situlah nampak Kadesnya tidak koperatip terhadap temuan, dan temuan tersebut menjadi RHP lalu kita serahkan kepada Bupati Sarolangun untuk dipelajari dari A sampai Z terhadap RHP tersebut,” Terang Ridza.
Lebih lanjut dikatakannya, “Selain itu RHP nya kita sampaikan kepada Camat untuk melanjutkan temuan tersebut kepada yang bersangkutan, misalnya kekurangan volume, melalui Camat kita meminta Kades menambah kekurangan volume, tapi kenyataannya sampai sekarang Kadesnya tidak Koperatip, hingga batas waktu kami panggil, tapi tidak juga mau datang, ini sudah pemangilan yang ke tiga kalinya.” ujar Ridza tanpa menyebutkan nama-nama desa yang dimaksud.
Ridza dengan tegas menyebutkan apabila sampai pemangilan yang ketiga tidak juga datang permasalahan akan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) seperti yang terjadi dengan permasalahan Desa Bukit Talang Mas Kecamatan Singkut.
Saat disinggung laporan yang masuk ke Inspektorat Sarolangun Ridza tidak bisa menjelaskan secara detail namun menurutnya banyak, ada yang sudah mengembalikan kerugian atau kekurangan tersebut, ada juga yang tidak mengembalikan. Terkait tidak dipublikasikannya pengembalian tersebut menurut Ridza masih terhalang dengan aturan dan peraturan Bupati.
“Sudah ada yang mengembalikan, ada juga yang belum, namun kita tidak publikasikan karena terhalang Perbup,” ujarnya. (Andra)
